Sabtu, 07 Desember 2013

Pertanian



Bangsa Indonesia sangat dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah ruah mulai dari rempah – rempah sampai pada minyak bumi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bangsa Indonesia merupakan negara agraris, hal ini dapat di lihat dari tanahnya yang subur dengan kekayaan alam yang melimpah ruah dan sebagian besar masyarakatnya hidup dari hasil pertanian. Namun di balik semua itu sebagian besar masyarakatnya masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ironisnya  dari masyarakat miskin tersebut adalah sebagian besar para petani yang tinggal di desa.
Dari berbagai aspek permasalahan bangsa ini salah satu diantaranya  adalah persoalan  pertanian. Petani dalam mengelola lahan pertaniananya kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Baik dalam pemberdayaan, pendampingan, maupun penyuluhan di masyarakat dapat dibilang masih langka kita temui, utamanya para petani yang tinggal di desa, dan bukan hanya masalah yang disebutkan diatas mulai dari sarana sampai pada prasana yang masih sangat terbatas dalam menunjang produktifitas di sektor pertanian tersebut seperti jalanan, bendungan, irigasi, pupuk, bibit, dan obat – obatan masih mejadi keluhan di masyarakat pada umumnya.
Salah satu yang menjadi sumber persoalan dalam tata kelola di sektor pertanian ini adalah pemerintah dalam memahami aturan kebijakan dari atas kebawah sering di salah tafsirkan sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi salah arah pembangunannya. Seperti halnya dalam kasus revitalisasi pertanian. Presiden dalam hal ini sebagai pihak pemerintah tampak merasa perlu menerjemahkan strategi yang masih agak abstrak tersebut menjadi langkah kebijakan yang lebih memihak kepada masyarakat bawah (grassroot). Minimal, startegi tersebut mampu dimengerti oleh jajaran birokrasi dari pusat sampai daerah dan dapat dilaksanakan di lapangan. Agenda aksi revitalisasi pertanian ini memerlukan koordinasi yang sebenarnya. Selama ini, masyarakat cukup letih dengan buruknya koordinasi kebijakan di Indonesia, apalagi menyangkut pertanian dalam arti luas yang tersebar di tiga departemen, yaitu sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di departemen pertanian.[1]
 Jika kita melihat lebih dalam akan potensi bangsa indonesia ini dalam hal sumber daya alamnya khususnya di bidang pertanian maka bangsa ini akan sejahtera tapi hal demikian sulit tewujud bila pertanian ini tidak dikelola dengan baik. Meskipun di Indonesia dan negara berkembang lainnya, pembangunan pertanian tidak sesederhana yang diduga. Permasalahan yang paling krusial adalah pasar dan politik sama – sama meminggirkan sektor pertanian dan sektor – sektor lain dengan basis sumber daya alam. Kebijakan ekonomi dan politik sering tidak bersahabat dengan sektor yang amat strategis ini, yang merupakan basis ekonomi rakyat di pedesaan, yang telah menguasai hajat hidup sebagian besar penduduk, menyerap lebih separuh total tenaga kerja bahkan menjadi kutub pengaman pada krisis Indonesia.[2]
  Bagi Bangsa Indonesia, pertanian bukan hanya sebagai kegiatan bercocok tanam untuk menghasilkan bahan pangan. Pertanian merupakan bagian dari budaya sekaligus urat nadi kehidupan sebagian besar masyarakatnya. Oleh karena itu tidaklah berlebihan kalau di katakan bahwa maju mundurnya Bangsa Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan dalam membangun sektor pertaniannya.[3]
Dari  permasalahan yang ada pada sektor pertanian ini jika tidak di tanggapi secara serius oleh pemerintah  maka akan menjadi masalah besar  yang akan di hadapi oleh bangsa Indonesia karena sektor pertanian menjadi ujung tombak perekonomian di Indonesia, seperti apa yang di ungkapkan oleh mantan Mentri Pertanian Anton Apriyantono bahwa sektor pertanian ini bukan hanya sebagai penyedia kebutuhan pangan bagi penduduknya tetapi juga sekitar 50 persen penduduk hidup dari hasil pertanian. hal yang harus kita sikapi secara serius jika kita ingin melihat masyarakat sejahtera. Namun hal demikian jika kita tidak indahkan maka kehidupan berbangsa kita ini akan selalu berada di garis kemiskinan.
Arah pembangunan bangsa ini akan mengalami banyak hambatan dan masalah, jika tidak punya program pembangunan yang mantap dan berkarakter, dalam artian bahwa pemerintah harus punya visi misi yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat bangsa ini, tanpa harus menjadi bangsa pengekor kenegara lain. telah di jelaskan sebelumnya bahwa bangsa Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian yang mereka kelola, pertanian merupakan tulang punggung dalam pembangunan bangsa ini maka dari itu sektor pertanian ini harus mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah, dan jika pemerintah lebih terkonsentrasi pada bidang lain misalnya dalam bidang jasa ataupun industri besar maka dalam melakukan proses pembangunan bangsa ini akan mengalami beberapa masalah karena arah pembangunan yang dialaksanakan kurang sejalan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada yakni suatu konsep pembangunan yang tidak sesuai dengan realitas yang ada di negeri ini.  
Di negeri ini ada semacam pen”diskriminasi”an dalam pelaksanaan pembangunan yakni  dalam sektor pertanian di mana sebagian besar rakyat yang hidup sebagai petani kurang mendapat perhatian dari negara padahal selama ini menjadi landasan pembangunan adalah di sektor pertanian, kenyataan yang mereka hadapi yakni masih bergelut dalam dunia kemiskinan mereka seakan di jadikan ”sapi perah” di tengah pembangunan yang telah berlangsung di negeri ini. Namun hal yang sebaliknya di negara – negara maju pertanian mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Seperti halnya di negara – negara Eropa pertaniannya telah disubsidi oleh pemerintah dengan alasan bahwa pertanian tidak dilihat dari produksi dan dagangannya saja, melainkan dari aspek ketahanan pangan, perlindungan lingkungan dan pembangunan pedesaan.
Di Indonesia ada kecendrungan kuat bahwa sektor pertanian selalu di tuntut untuk menyediakan produksi dengan harga murah dan stabil untuk mengamankan variabel- variabel makro.[4]  Hal semacam inilah di mana petani di jadikan sebagai ”tumbal” dalam pembangunan di Indonesia. Tanpa harus memperhatikan nasib petani yang berada di garis kemiskinan, dimana pemberdayaan, penyuluhan dan pendampingan untuk para petani masih sangat jarang  ditemui di masyarakat. Dalam melihat potret ”peran pemerintah dalam peningkatan produksi pertanian” sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dalam hal ini adalah para petani yang tinggal di desa – desa yang masih berada pada garis kemiskinan maka dari itu penulis mencoba mengembangkan pokok permasalahan ini lebih jauh, dalam konteks lokal.
Melihat dari kondisi seperti ini mengambarkan sebuah realitas bahwa sumber daya alam yang melimpah ruah bukanlah sebuah jaminan untuk bisa hidup sejahtera, namun banyak hal yang menjadi faktor untuk membangun sebuah bangsa yang maju salah satunya di antaranya yakni pemerintahan yang kuat dan bersih dalam hal ini pemerintah memiliki kemampuan membangun visi misi yang berorientasi pada rakyat di mana setiap kebijakan betul – betul memihak kepada masyarakat.
Di era otonomi daerah sekarang ini bangsa Indonesia dituntut untuk selalu memacu diri dalam meningkatkan kemampuannya untuk mensejahterakan rakyatnya, jika pemerintah dianggap tidak mampu dalam menjalankan tugasnya maka masyarakat akan menuntut pemerintah karena dianggap gagal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. dalam hal ini pemerintah sebagai regulator atau pemeran penting dalam membangun  masyarakat kearah yang lebih baik, maka dari itu di tuntut untuk bekerja lebih baik dan proaktif dalam menjalankan peran dan fungsi dalam hal ini melayani masyarakat.



[1]Bustanul Arifin, Diagnosis Ekonomi Politik Pangan Dan Pertanian, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm 23
[2]Bustanul Arifin,Analisis Ekonomi Politik Pertanian Indonesia, Kompas, Jakarta, 2004. hlm 17  
[3] Bungaran Saragi, dalam Kaman Nainggolan, Kata Pengantar:  Pertanian Di Indonesia Kini Dan Esok, 2005Hlm. vii 
[4] Kaman Nainggolan, Pertanian Indonesia Kini Dan Esok, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm 2

Tidak ada komentar:

Posting Komentar