Bangsa Indonesia sangat
dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah ruah mulai dari rempah –
rempah sampai pada minyak bumi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bangsa Indonesia merupakan negara agraris,
hal ini dapat di lihat dari tanahnya yang subur dengan kekayaan alam yang
melimpah ruah dan sebagian besar masyarakatnya hidup dari hasil pertanian. Namun
di balik semua itu sebagian besar masyarakatnya masih hidup dibawah garis
kemiskinan dan ironisnya dari masyarakat
miskin tersebut adalah sebagian besar para petani yang tinggal di desa.
Dari berbagai aspek permasalahan bangsa ini salah
satu diantaranya adalah persoalan pertanian. Petani dalam mengelola lahan
pertaniananya kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Baik dalam
pemberdayaan, pendampingan, maupun penyuluhan di masyarakat dapat dibilang
masih langka kita temui, utamanya para petani yang tinggal di desa, dan bukan
hanya masalah yang disebutkan diatas mulai dari sarana sampai pada prasana yang
masih sangat terbatas dalam menunjang produktifitas di sektor pertanian
tersebut seperti jalanan, bendungan, irigasi, pupuk, bibit, dan obat – obatan
masih mejadi keluhan di masyarakat pada umumnya.
Salah satu yang menjadi
sumber persoalan dalam tata kelola di sektor pertanian ini adalah pemerintah
dalam memahami aturan kebijakan dari atas kebawah sering di salah tafsirkan
sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi salah arah
pembangunannya. Seperti halnya dalam kasus revitalisasi pertanian. Presiden
dalam hal ini sebagai pihak pemerintah tampak merasa perlu menerjemahkan
strategi yang masih agak abstrak tersebut menjadi langkah kebijakan yang lebih
memihak kepada masyarakat bawah (grassroot).
Minimal, startegi tersebut mampu dimengerti oleh jajaran birokrasi dari pusat
sampai daerah dan dapat dilaksanakan di lapangan. Agenda aksi revitalisasi
pertanian ini memerlukan koordinasi yang sebenarnya. Selama ini, masyarakat
cukup letih dengan buruknya koordinasi kebijakan di Indonesia, apalagi menyangkut
pertanian dalam arti luas yang tersebar di tiga departemen, yaitu sektor
pertanian, perkebunan, dan peternakan di departemen pertanian.[1]
Jika kita
melihat lebih dalam akan potensi bangsa indonesia ini dalam hal sumber daya
alamnya khususnya di bidang pertanian maka bangsa ini akan sejahtera tapi hal
demikian sulit tewujud bila pertanian ini tidak dikelola dengan baik. Meskipun
di Indonesia dan negara berkembang lainnya, pembangunan pertanian tidak
sesederhana yang diduga. Permasalahan yang paling krusial adalah pasar dan
politik sama – sama meminggirkan sektor pertanian dan sektor – sektor lain
dengan basis sumber daya alam. Kebijakan ekonomi dan politik sering tidak
bersahabat dengan sektor yang amat strategis ini, yang merupakan basis ekonomi
rakyat di pedesaan, yang telah menguasai hajat hidup sebagian besar penduduk,
menyerap lebih separuh total tenaga kerja bahkan menjadi kutub pengaman pada
krisis Indonesia.[2]
Bagi Bangsa Indonesia, pertanian bukan hanya sebagai kegiatan bercocok tanam
untuk menghasilkan bahan pangan. Pertanian merupakan bagian dari budaya
sekaligus urat nadi kehidupan sebagian besar masyarakatnya. Oleh karena itu
tidaklah berlebihan kalau di katakan bahwa maju mundurnya Bangsa Indonesia
sangat bergantung pada keberhasilan dalam membangun sektor pertaniannya.[3]
Dari
permasalahan yang ada pada sektor pertanian ini jika tidak di tanggapi
secara serius oleh pemerintah maka akan
menjadi masalah besar yang akan di
hadapi oleh bangsa Indonesia karena sektor pertanian menjadi ujung tombak
perekonomian di Indonesia, seperti apa yang di ungkapkan oleh mantan Mentri
Pertanian Anton Apriyantono bahwa sektor pertanian ini bukan hanya sebagai
penyedia kebutuhan pangan bagi penduduknya tetapi juga sekitar 50 persen
penduduk hidup dari hasil pertanian. hal yang harus kita sikapi secara serius
jika kita ingin melihat masyarakat sejahtera. Namun hal demikian jika kita
tidak indahkan maka kehidupan berbangsa kita ini akan selalu berada di garis
kemiskinan.
Arah pembangunan bangsa ini
akan mengalami banyak hambatan dan masalah, jika tidak punya program
pembangunan yang mantap dan berkarakter, dalam artian bahwa pemerintah harus
punya visi misi yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat bangsa ini, tanpa
harus menjadi bangsa pengekor kenegara lain. telah di jelaskan sebelumnya bahwa
bangsa Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar penduduknya
hidup dari hasil pertanian yang mereka kelola, pertanian merupakan tulang
punggung dalam pembangunan bangsa ini maka dari itu sektor pertanian ini harus
mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah, dan jika pemerintah lebih
terkonsentrasi pada bidang lain misalnya dalam bidang jasa ataupun industri besar
maka dalam melakukan proses pembangunan bangsa ini akan mengalami beberapa masalah
karena arah pembangunan yang dialaksanakan kurang sejalan dengan kondisi sosial
masyarakat yang ada yakni suatu konsep pembangunan yang tidak sesuai dengan
realitas yang ada di negeri ini.
Di negeri ini ada semacam pen”diskriminasi”an
dalam pelaksanaan pembangunan yakni
dalam sektor pertanian di mana sebagian besar rakyat yang hidup sebagai
petani kurang mendapat perhatian dari negara padahal selama ini menjadi
landasan pembangunan adalah di sektor pertanian, kenyataan yang mereka hadapi
yakni masih bergelut dalam dunia kemiskinan mereka seakan di jadikan ”sapi
perah” di tengah pembangunan yang telah berlangsung di negeri ini. Namun hal
yang sebaliknya di negara – negara maju pertanian mendapat perhatian khusus
dari pemerintah. Seperti halnya di negara – negara Eropa pertaniannya telah
disubsidi oleh pemerintah dengan alasan bahwa pertanian tidak dilihat dari
produksi dan dagangannya saja, melainkan dari aspek ketahanan pangan,
perlindungan lingkungan dan pembangunan pedesaan.
Di Indonesia ada kecendrungan kuat bahwa sektor
pertanian selalu di tuntut untuk menyediakan produksi dengan harga murah dan
stabil untuk mengamankan variabel- variabel makro.[4] Hal semacam inilah di mana petani di jadikan
sebagai ”tumbal” dalam pembangunan di Indonesia. Tanpa harus memperhatikan
nasib petani yang berada di garis kemiskinan, dimana pemberdayaan, penyuluhan
dan pendampingan untuk para petani masih sangat jarang ditemui di masyarakat. Dalam melihat potret
”peran pemerintah dalam peningkatan produksi pertanian” sebagai upaya
mensejahterakan masyarakat dalam hal ini adalah para petani yang tinggal di
desa – desa yang masih berada pada garis kemiskinan maka dari itu penulis
mencoba mengembangkan pokok permasalahan ini lebih jauh, dalam konteks lokal.
Melihat dari kondisi
seperti ini mengambarkan sebuah realitas bahwa sumber daya alam yang melimpah
ruah bukanlah sebuah jaminan untuk bisa hidup sejahtera, namun banyak hal yang
menjadi faktor untuk membangun sebuah bangsa yang maju salah satunya di
antaranya yakni pemerintahan yang kuat dan bersih dalam hal ini pemerintah
memiliki kemampuan membangun visi misi yang berorientasi pada rakyat di mana
setiap kebijakan betul – betul memihak kepada masyarakat.
Di era otonomi daerah
sekarang ini bangsa Indonesia dituntut untuk selalu memacu diri dalam
meningkatkan kemampuannya untuk mensejahterakan rakyatnya, jika pemerintah
dianggap tidak mampu dalam menjalankan tugasnya maka masyarakat akan menuntut
pemerintah karena dianggap gagal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut.
dalam hal ini pemerintah sebagai regulator atau pemeran penting dalam membangun
masyarakat kearah yang lebih baik, maka
dari itu di tuntut untuk bekerja lebih baik dan proaktif dalam menjalankan
peran dan fungsi dalam hal ini melayani masyarakat.
[1]Bustanul Arifin,
Diagnosis Ekonomi Politik Pangan Dan
Pertanian, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm 23
[3] Bungaran Saragi, dalam Kaman
Nainggolan, Kata Pengantar: Pertanian Di Indonesia Kini Dan Esok, 2005Hlm.
vii
[4] Kaman
Nainggolan, Pertanian Indonesia Kini Dan
Esok, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
2005, hlm 2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar