| Add caption |
FOTRET BIROKRASI PEMERINTAH DAN POLITIK DI DAERAH
Sikap biorokrasi pemerintah daerah sejak penguatan otonomi daerah dalam UU no. 22 tahun 1999 dan dirubah menjadi 32 tahun 2004 telah memberi kebebasan pada pemerintah daerah dalam mengurus masyarakatnya yang ada di daerah. namun hal ini dibeberapa daerah justru memberi dampak buruk bagi masyarakat, timbulnya raja-raja baru didaerah, politik aristokrasi oleh elit-elit politik daerah, serta perekonomian hanya berputar pada kalangan elit-elit tertentu yang ada didaerah sehingga kesejahteraan masyarakat bawah semakin rendah.
suhu politik semakin panas di ras lokal, pertikaian antara elit-elit politik didaerah merembes ke masyarakat sehingga menimbulkan komflik lateng ditengah masyarakat. kurangnya pendidikan politik oleh elit elit lokal menjadi menyebabkan perpolitikan didaerah semakin tidak sehat.
KONDISI KEUANGAN DAERAH
keuangan daerah pada masa otonomi daerah dalam UU no. 32 2004 revisi no. 12 tahun 2008, daerah telah dituntut untuk bisa mandiri utamanya dalam hal keuangan, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menarik retribusi maupun pajak asalkan sesuai dengan kesepakatan masyarakat dan pemerintah pusat, namun masalah yang ada dalam UU otonomi daerah yang baru tersebut adalah pemerintah pusat masih setengah hati dalam masalah keuangan daerah, seperti halnya masalah pembagian pajak, bagi pajak yang memiliki penghasilan tinggi, dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan pajak berpenghasilan rendah dikelola oleh pemerintah daerah padahal pemerintah pusat menuntut daerah untuk menggenjot PAD-nya. sehingga daerah-daerah tetap saja PAD-nya dibawa rata-rata, tidak memenuhi standart karena objek-objek pendapatan sangat terbatas.
Pada kondisi semacam ini permainan politik (politik anggaran) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat kuat, melalui DAK dan DAU bagi daerah yang tidak kuat politiknya di pusat akan mengalami keuangan yang tragis. karena daerah-daerah harus meminta uang kepusat, dan bagi daerah yang bermasalah atau malas meminta uang kepusat pembangunan atau proses pemerintahannya akan mengalami kendala keuangan.
KONDISI MASYARAKAT
Kondisi masyarakat setelah pemberlakuan masyarakat
PERUBAHAN PEMBANGUNAN DAERAH