Rabu, 05 Desember 2012

Negara Islam


Tulisan ini merupakan hasil  bacaan dari sebuah buku tesis Prof. Musdah Mulia.  buku tesis ini menarik karena mengangkat sebuah wacana yang ramai dibicarakan oleh banyak kalangan baik individu, ormas, dan sampai pada level negara. Tesis ini mengangkat masalah negara islam dari hasil penelitian tesis ini menyimpulkan bahwa negara islam yang selama ini diperdebatkan adalah negara yang didalam masyarakatnya tertanam nilai-nilai keislaman seperti kebebasan, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama manusia dan lingkungan.
Pemahaman yang sering diutarakan oleh beberapa kalangan bahwa negara islam adalah negara yang seolah penuh dengan paksaan seperti paksaan untuk memakai jilbab, paksaan menjalankan syariat bagi pemeluk agama Islam itu sendiri dan akan menjadi masalah besar semisal negara Islam itu terbentuk karena dalam penganut agama islam  terjadi perbedaan mashab dan disetiap mashab ada perbedaan syariat sehingga akan menimbulkan konflik internal dalam islam itu sendiri karena mashab mana yang akan dipakai sebagai hukum negara yang resmi.
Perbedaan pandangan antara tesis yang diangkat oleh Prof. Musdah dengan kalangan yang kedua adalah terjadi sebuah blok pemikiran besar yang sering kita dengar yakni pemikir liberal dan pemikiran fundamental. Pemikiran negara Islam seperti yang dipaparkan dari tesis ini adalah sebuah ciri kehidupan dari masyarakat Madina pada masa nabi Muhammad SAW.  Yakni sebuah masyarakat bebas, masyarakat saling peduli tanpa melihat golongan, dan berkeadilan. Seperti apa yang dikatakan oleh Gus Dur bahwa negara islam dalam arti melembagakan islam menjadi sebuah negara tidak ada dalam ayat Al Quran. Islam adalah ajaran yang memberi kebebasan dalam memilih, yang baik atau yang buruk semua sudah ada ketetapannya. Pandagan lain yang disampaikan oleh cak nur bahwa negara islam adalah masyarakat tamaddun atau madina yakni sebuah negara yang berperadaban.

Rabu, 21 November 2012

OTONOMI DAERAH

Add caption
Pemberlakuan  UU Otonomi Daerah selama ini memberi dampak negatif bagi sebagian daerah. pemerintah daerah di beri kebebasan untuk mengatur daerahnya sendiri oleh pusat tapi sumber daya manusia didaerah dalam menjalankan otonomi daerah masih sangat kurang, sehingga mengakibatkan banyak masalah di daerah, niat awal otonomi daerah yakni kesejahteraan masyarakat justru malah menyusahkan masyarakat. maka dari itu daerah-daerah yang belum mampu menjalankan otonomi daerah, pemerintah pusat seharusnya memberi pembinaan kepada daerah-daerah tersebut. sehingga masalah konflik sosial, eksploitasi sumber daya alam, kemiskinan, sumberdaya manusia bisa segera diatasi.


FOTRET BIROKRASI PEMERINTAH DAN POLITIK DI DAERAH
Sikap biorokrasi pemerintah daerah sejak penguatan otonomi daerah dalam UU no. 22 tahun 1999 dan dirubah menjadi 32 tahun 2004  telah memberi kebebasan pada pemerintah daerah dalam mengurus masyarakatnya yang ada di daerah. namun hal ini dibeberapa daerah justru memberi dampak buruk bagi masyarakat, timbulnya raja-raja baru didaerah, politik aristokrasi oleh elit-elit politik daerah, serta perekonomian hanya berputar pada kalangan elit-elit tertentu yang ada didaerah sehingga kesejahteraan masyarakat bawah semakin rendah.

suhu politik semakin panas di ras lokal, pertikaian antara elit-elit politik didaerah merembes ke masyarakat sehingga menimbulkan komflik lateng ditengah masyarakat. kurangnya pendidikan politik oleh elit elit lokal menjadi menyebabkan perpolitikan didaerah semakin tidak sehat.

KONDISI KEUANGAN DAERAH
keuangan daerah  pada masa otonomi daerah dalam UU no. 32 2004 revisi no. 12 tahun 2008, daerah telah dituntut untuk bisa mandiri utamanya dalam hal keuangan, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menarik retribusi maupun pajak asalkan sesuai dengan kesepakatan masyarakat dan pemerintah pusat, namun  masalah yang ada dalam UU otonomi daerah yang baru tersebut adalah pemerintah pusat masih setengah hati dalam masalah keuangan daerah, seperti halnya masalah pembagian pajak, bagi pajak yang memiliki penghasilan tinggi, dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan pajak berpenghasilan rendah dikelola oleh pemerintah daerah padahal pemerintah pusat menuntut daerah untuk menggenjot PAD-nya. sehingga daerah-daerah  tetap saja PAD-nya dibawa rata-rata, tidak memenuhi standart karena objek-objek pendapatan sangat terbatas.

 Pada kondisi semacam ini permainan politik (politik anggaran) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat kuat, melalui DAK dan DAU bagi daerah yang tidak kuat politiknya di pusat akan mengalami keuangan yang tragis. karena daerah-daerah harus meminta uang kepusat, dan bagi daerah yang bermasalah atau malas meminta uang kepusat pembangunan atau proses pemerintahannya akan mengalami kendala keuangan.

KONDISI MASYARAKAT
Kondisi masyarakat setelah pemberlakuan masyarakat 

PERUBAHAN PEMBANGUNAN DAERAH