Kepemimpinan
Bagi
Islam hubungan antara individu dengan masyarakat serta pola-pola interaksinya
bukanlah hubungan antara individu dan masyarakat yang saling bertentangan,
saling menindas, bahkan eksploitatif.51 Islam memandang bahwa
hubungan individu dan masyarakat adalah koheren, kohesif dan komplementatif.
Islam menyatakan bahwa individu dan masyarakat telah terikat dalam sisitem
nilai yang sama, memiliki otentasi dalam misi yang sama melalui pola kerja yang
beragam. Sehingga dalam Islam sesama muslim adalah saudara.52
Kehadiran seorang muslim bagi seluruh manusia dan sekalian alam adalah rahmat,
bukan bencana.
Sifat
rahmatan lil alamin tersebut bukanlah sesuatu yang hadir tiba-tiba, namun harus
melalui proses yang terus dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk
komunal manusia dituntut untuk membuat kesepakatan-kesepakatan di antara
sesamanya.53 Kesepakatan ini lahir agar interaksi sesama manusia dan
interaksi dengan alam tidak bersifat merusak namun bersifat menjaga.
Manusia
merupakan satu-satunya makhluk yang berani untuk memulai sikap saling menjaga,
yang pada akhirnya menjadikannya sebagai makhluk yang memimpin makhluk lainnya
di alam semesta ini. Makhluk lainnya menolak peran ini54, karena
peran ini menuntut sebuah konsekuensi. Konsekuensi di mana makhluk yang menjadi
pemimpin (khalifah) harus bisa menjaga dirinya sendiri dari kehancuran dan
membawa konsekuensi menjaga makhluk lainnya agar terhindar dari kepunahan.
Kehancuran dan kepunahan dalam proses alam semesta merupakan sebuah kepastian
yang tidak dapat ditolak dalam siklus alam semesta.
Penobatan
manusia menjadi khalifah dilengkapi dengan fungsi kepemilikannya akan ilmu yang
diberikan Allah SWT, yang secara potensial dapat didayagunakan untuk mengatur
dan mengelola alam semesta. Inilah yang menjadi pembeda hakiki antara manusia
dengan makhluk lainnya, sehingga kekhalifahan menjadi hak dan sekaligus
tangungjawab manusia. 55
Istilah
khalifah secara etimologis berarti wakil dan dalam pengertian risalah islam
berarti wakil Allah dimuka bumi, yang berkewajiban memakmurkan bumi sesuai
dengan kehendak dan ajaran-NYA. Disamping khalifah, istilah lain yang hampir
sama adalah imamah. Imam secara etimologis berarti pemimpin dan dalam
pengertian Islam berarti pemimpin ummah
yang berkewajiban mengurus kepentingan dan berbagai aspek kehidupan umat Islam.
Sistem kekhalifahan atau immah merupakan kekayaan historis yang pernah berlaku
didunia Islam, sedangkan dalam penentuan formatnya di masa mendatang sangat
ditentukan oleh kualitas Ijtihad dari setiap generasi dalam menghadapi
permasalahan-permasalahan kondisional.
Pada
konteks masyarakat, kepemimpinan (khalifah atau imam) merupakan sebuah
kepercayaan satu individu atau lebih kepada individu lainnya. Dengan demikian
perlakuan hidup yang diberikan seorang yang dipercaya diharapkan tidak
merugikan individu yang memberi kepercayaan. Kondisi ini diesbut dengan
”kondisi berkeadilan” Oleh sebab itu kualitas kepemimpinan dalam masyarakat
diukur dalam tingkat keadilan yang mampu diciptakan.56 Untuk
mencapainya, manusia dalam bermasyarakat dapat menciptakan sistem kepemimpinan
yang membawa keadilan. Selama sistem tersebut memberikan keadilan bagi manusia
dan tidak mempercepat kehancuran bagi makhluk lainnya maka sistem itu dapat
dipertahankan. Tetapi tak ada sistem kepemimpinan yang secara ideal mampu
menciptakan keadilan yang ideal pula selain kerasulan yang diturunkan oleh
Allah SWT. Maka sistem kepemimpinan dapat berubah sepanjang waktu sesuai dengan
kesepakatan sesama manusia yang menjalankannya.
Sistem
kepemimpinan yang pasti berubah untuk perbaikan secara terus menerus
mengakibatkan sesama manusia tidak boleh menghambat proses perbaikan tersebut.
Proses perbaikan akan terhambat ketika ada sikap dominasi mutlak satu manusia
terhadap manusia lainnya. Sikap ini tentu akan bermuara pada terciptanya
kondisi kezaliman. Dalam menghadapi dominasi mutlak tersebut, Islam mengajarkan
manusia untuk ber-amar ma’ruf nahi mungkar. Pada konsep ini umat Islam
dituntut untuk selalu memberi peringatan kepada siapapun yang melakukan
kedzaliman.57 Bagi kaum yang terdzalimi atau kaum mustadh’afin Islam
mengajarkan untuk membela haknya dengan menegakkan sistem hukum yang menjamin
tegaknya keadilan dan kebenaran.58
Oleh
sebab itu Islam memandang bahwa kepemimpinan bukanlah untuk diperebutkan tetapi
merupakan alat bagi manusia untuk membangun tatatan masyarakat yang diridhai
Allah SWT. Islam juga memandang bahwa tatanan masyarakat yang diridhoi oleh
Allah SWT didasarkan pada prinsip kepemilikan yang terpusat pada sang khalik.
Bahwasannya segala sesuatu di alam semesta ini dan limpahan kekayaan di
dalamnya adalah milik Allah SWT.59 Konsekuensinya Islam menolak
suatu pemilikan dan pengusaan harta oleh manusia secara mutlak. Harta menurut
Islam adalah amanah dari Allah, yang dalam penggunaannya harus berdasarkan
hukum yang ditetapkan Allah dan digunakan untuk beribadah kepada-Nya.
Akibatnya
sistem kepemimpinan juga harus mampu menjamin adanya aturan atas pengakuan “hak
milik” dengan pola distribusinya. Salah satu aturannya adalah adanya hak sang
fakir miskin. Sistem kepemimpinan harus mampu menjamin pemenuhan hak bagi
fakir-miskin dari harta orang-orang kaya. Muaranya siste kepemimpinan mampu
melahirkan interaksi ekonomi yang tidak mengarah kepada akumulasi kekayaan
disatu pihak yang mengakibatkan penderitaan dipihak lainnya60.
Pada
konteks Individu, Alqur’an mengatur kualifikasi khalifah. Prinsip utama
kualifikasinya adalah pada tingkat keimanan sang makhluk. Sebagaimana diserukan
oleh Allah SWT kepada sekalian mu’min untuk taat kepada Allah SWT, dan
rasul-NYA serta ulil amri diantara para mu’min tersebut61.
Berarti, secara tegas kepemimpinan orang-orang yang ingkar ditolak. Prinsip ini
sekaligus mengikat bai’at yang seharusnya dilakukan setiap mu’min, untuk tidak
memilih walinya dari orang-orang yang membuat agama (Islam) menjadi buah
permainan dan ejekan, yakni dari kalangan ahli kitab dan orang-orang kafir62.
Kualifikasi
berikutnya terletak pada tingkat kearifan seseorang, baik dalam urusan syari’ah,
ilmu pengetahuan, politik dan aspek kehidupan lainnya. Karena itu seorang khalifah
atau imam, haruslah memiliki kualitas ulil al bab, dan mewarisi
sifat-sifat nabi, yakni berbudi pekerti yang agung.63 Keberadaan
sistem kepemimpinan dalam masyarakat juga harus mampu melahirkan sosok pemimpin
yang berkualifikasi tersebut diatas. Ketidakmampuan dalam melahirkan sosok
pemimpin yang pantas akan berimbas pada kehancuran masyarakat itu sendiri.64
Mulai dari jiwanya sampai dengan peradabannya.
Tentu
saja individu-individu yang mukmin yang dapat memenuhi kualifikasi itu. Karena
ia akan mampu mempertanggungjawabkan perannya sebagai khalifah dalam konteks
dirinya dan dalam konteks lingkungannya dihadapan Allah SWT. Meluasnya
tanggungjawab kepemimpinan ini juga mengakibatkan bertambahnya tanggungjawab
yang harus dipikul seorang umat yang beriman dihadapan Allah SWT. Ia tidak
hanya akan ditanya bagaimana ia menghidupi dirinya namun juga ditanya bagaimana
ia menghidupi umat yang dipimpinnya.65 Pertanggungjawaban ini
mencerminkan bahwa pemimpin lebih memiliki kemungkinan lebih besar untuk
terjerumus kedalam neraka jahanam kelak, sehingga menjaga pemimpin-pemimpin
yang telah kita beri amanah menjadi kewajiban mutlak bagi tiap manusia.
Kepemimpinan
Islam sebagai instrumen kelembagaan, dalam kenyatannya, mempunyai tugas yang
sama dengan tugas-tugas setiap mu’min yakni amar ma’ruf nahi
munkar.66 Dengan demikian, antara intitusi kekhalifahan
dengan individu-individu mu’min adalah koheren dalam mengemban
tugas-tugas keumatan. Oleh karena itu keberadaan kepemimpinan Islam, bagi
umatnya merupakan interpedensi dan koeksistensi. Hal ini menjadi
citra utama keberadaan jama’ah dan kekhalifahan Islam yang par
excelent sempurna, yang termanifestasikan pada masa nabi muhammad SAW.
Demikian juga seharusnya bagi umat Islam dewasa ini sebagai bukti ketaatan kepada Allah SWT dan
Rasul-Nya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar